Perbaiki Sistem Pemberantasan Korupsi, KPK Tandatangan Perjanjian Kerjasama dengan Berbagai Mitra Kerja.

230

Jakarta – Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mitra Kerja (Kementrian/Lembaga Negara/BUMN) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung di Gedung Merah Putih KPK, Senin (21/12/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dengan upaya melakukan perbaikan sistem ini diharapkan tidak ada lagi pihak yang bisa menggunakan peluang dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, maka KPK melakukan kerja sama dengan rekan-rekan inspektorat di seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota. Dan kita juga ingin mengajak para aparatur pengawas internal pemerintah menjadi kuat, kalau aparatur pengawas pemerintah menjadi kuat maka kami yakin korupsi bisa kita hentikan dan tiadakan,” kata Firli.

Firli berharap dengan sistem yang telah dibuat dan ditandatangani bersama, maka semua pihak akan diberikan perlindungan baik tehadap para pihak yang menjadi saksi ataupun yang berani melaporkan.

“Tolong para Menteri, Gubernur, Kepala Daerah, saya berpesan kalau yang melaporkan jangan dihukum pak. Kalau para pelapor ini kita hukum maka sistem yang kita bangun akan tidak jalan, kenapa orang takut jadi pelapor, padahal dia melibatkan diri mengambil peran serta untuk melakukan pemberantasan korupsi,” pesan Firli Bahuri. 

Firli mengungkapkan pemerintah telah melakukan banyak hal untuk pemberantasan korupsi, selain diterbitkannya  Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah juga berupaya melakukan Reformasi Birokrasi dengan dibentuk Zona Integritas dengan sasaran Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Untuk mendukung dan memantapkan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi, sore ini kita menandatangani terkait dengan sistem saksi yang kita kenal dengan bagaimana kita bisa meningkatkan peran serta rakyat dan semua pihak untuk memberikan informasi tentang ada dugaan, gejala atau potensi terjadinya korupsi,” ujar  Firli..  //Sumber Info: atrbpn.go.id

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Read previous post:
Kota Podomoro Tenjo Hadir Dengan Konsep Rumah Tumbuh

Jakarta - Perusahaan properti Agung Podomoro Group kembali menghadirkan “Kota Podomoro Tenjo” dengan konsep rumah tumbuh. Konsep ini dinilai dapat...

Close